Yudhie Haryono (Presidium Forum Negarawan)
Agus Rizal (Ekonom Univ MH Thamrin)
Gatraindonesia.com Jakarta- Sungguh. Bulan Desember 2025, adalah bulan akhir yang baik untuk menulis refleksi, dan bulan hujan untuk merenung proyektif ekopol Indonesia.
Apa yang terlihat dari beberapa peristiwa dan data ekopol 2025 untuk memprediksi ekopol 2026? Stagnasi. Ini kesimpulan menyakitkan tetapi realistis. Ya, Indonesia memasuki 2026 dengan pijakan yang relatif kuat tetapi dengan langkah yang sangat pelan. Orang kampung bilang, “alon-alon asal klakon.”
Proyeksi pertumbuhan hanya berkisar 4,9 hingga 5,1%—stabil, namun belum mampu menyalip negara tetangga yang mulai mempercepat transformasi industrinya. Ketahanan ekonomi memang terlihat, tetapi akselerasi tidak kunjung datang. Penyebabnya jelas: bukan hanya tekanan eksternal seperti perang tarif dari Amerika Serikat, tetapi juga arah kebijakan dalam negeri yang masih belum sinkron antara fiskal, moneter, konsumsi, dan investasi. Warisan arsitektur ekopol lama memang defisit dan banyak lubang di semua lapisan.
Tekanan eksternal dari tarif resiprokal AS membuat dunia usaha ragu mengambil langkah ekspansi. Perusahaan global kini lebih berhati-hati memilih negara produksi. Akibatnya, investor global memilih menunggu, karena pasar internasional yang mestinya menjadi pendorong pertumbuhan justru berubah menjadi ladang persaingan tarif.
Saat bersamaan, negara Vietnam dan Taiwan berhasil memperoleh tarif 0% melalui negosiasi yang lebih cerdas. Indonesia harus membayar mahal dalam bentuk penurunan pesanan ekspor, terutama di produk unggulan seperti pakaian, peralatan listrik, dan furnitur.
Di dalam negeri, harapan besar semestinya bertumpu pada investasi. Namun kenyataannya, mesin akselerasi ini justru melambat. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tumbuh pesat, tetapi Penanaman Modal Asing (PMA) justru turun karena kebijakan yang tidak menarik bagi investor luar.
Hilirisasi mineral memang meningkatkan industri logam dasar, tetapi terlalu bergantung pada sektor padat modal yang tidak banyak menyerap tenaga kerja. Sementara itu, industri padat karya seperti tekstil, sepatu, dan makanan semakin terhimpit oleh impor murah dan mafia importer barang. Akibatnya, pertumbuhan tidak menghasilkan perluasan lapangan kerja.
Dalam kondisi global yang tidak menguntungkan, perdagangan domestik kembali menjadi tumpuan utama perekonomian Indonesia. Aktivitas pasar dalam negeri yang luas, ditopang oleh 280 juta penduduk, menjadi “sabuk pengaman” ketika pasar ekspor tertekan.
Produk makanan olahan, retail, logistik, hingga transportasi lokal tetap bergerak karena permintaan konsumsi dasar masih stabil. Namun andalan ini tidak otomatis mampu mempercepat pertumbuhan, karena sirkulasinya hanya bergerak di sisi konsumsi, bukan memperkuat kapasitas produksi nasional.
Dari sisi pertanian, kondisi komoditas kakao menjadi contoh jelas bagaimana pasar domestik menopang harga meski terjadi pelemahan permintaan global. Pada 2025 hingga awal 2026, permintaan dari pasar internasional melemah, tetapi produksi kakao nasional justru menurun akibat cuaca, rendahnya produktivitas, dan stagnasi peremajaan tanaman.
Penurunan pasokan lebih besar daripada penurunan permintaan, sehingga harga tetap naik. Situasi ini menguntungkan petani dalam jangka pendek, tetapi tidak menjamin keberlanjutan industri kakao jika produktivitas tidak ditingkatkan dan kapasitas pengolahan domestik tidak diperluas.
Sinyal pelemahan konsumsi rumah tangga memperjelas persoalan. Upah riil turun di tiga sektor penyerap tenaga kerja terbesar: manufaktur, perdagangan, dan konstruksi. Kelas pekerja menahan belanja, dan kelas menengah ikut berhitung. Penjualan rumah menengah–besar menurun, penjualan mobil terkontraksi, dan penerbangan komersial tetap sepi.
Pemerintah memang menggelontorkan stimulus, tetapi daya beli tetap tertekan karena pendapatan warga-negara tidak bergerak naik. Ketika kondisi seperti ini berlangsung, ekonomi tidak bisa berharap banyak dari konsumsi domestik, padahal selama ini itulah penopangnya.
Di sisi fiskal, pemerintah mengalihkan belanja ke program-program massal seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa. Program ini memang meningkatkan aktivitas ekonomi jangka pendek, tetapi dilakukan dengan mengorbankan belanja modal serta transfer ke daerah yang justru menjadi mesin pertumbuhan jangka panjang. Ruang fiskal semakin sempit karena target penerimaan pajak terlalu optimistis, sementara beban bunga utang terus meningkat. Akibatnya, APBN terlihat agresif di permukaan, tetapi rapuh dalam struktur pembiayaannya.
Di sektor moneter, Bank Indonesia juga berhadapan dengan dilema. Menurunkan suku bunga dapat mendorong kredit tetapi bisa memperlemah rupiah, sedangkan mempertahankannya terlalu tinggi membuat perbankan enggan menyalurkan pembiayaan ke sektor riil.
Likuiditas memang melimpah setelah penempatan dana pemerintah, tetapi kredit produktif tetap lambat. Bahkan suku bunga kredit bank persero justru naik, menandakan kehati-hatian perbankan semakin tinggi. Kebijakan moneter tampak bekerja di statistik, tetapi tidak efektif di lapangan.
Dengan kondisi seperti ini, dibutuhkan penopang pertumbuhan yang berbasis produksi, bukan sekadar pembelanjaan. Di sinilah posisi strategis koperasi produksi menjadi penting. Berbeda dari koperasi simpan pinjam yang hanya berputar pada transaksi konsumsi, koperasi produksi mampu menghubungkan petani, UMKM, dan industri kecil dengan pasar di dalam negeri maupun global.
Koperasi produksi menciptakan daya tawar kolektif, memperbesar skala usaha, menjaga harga, dan menyerap tenaga kerja secara lebih merata. Dus, negara membutuhkan koperasi produksi untuk memperkuat rantai pasok industri, terutama di sektor pertanian, pangan, manufaktur ringan, dan pangan olahan.
Keseluruhan kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan sedang kekurangan daya tahan, tetapi kekurangan percepatan. Singkatnya, arah kebijakan ke depan tidak bisa hanya mengandalkan stimulus konsumsi dan program populis. Yang dibutuhkan adalah rekonstruksi mesin ekonomi: memperkuat industri padat karya, menegakkan fairness pasar dari distorsi impor, menghidupkan kembali belanja modal produktif, PREDIKSI EKONOMI-POLITIK INDONESIA 2026
STAGNAN TAPI TAHAN BANTING
Yudhie Haryono (Presidium Forum Negarawan)
Agus Rizal (Ekonom Univ MH Thamrin)
Sungguh. Bulan Desember 2025, adalah bulan akhir yang baik untuk menulis refleksi, dan bulan hujan untuk merenung proyektif ekopol Indonesia.
Apa yang terlihat dari beberapa peristiwa dan data ekopol 2025 untuk memprediksi ekopol 2026? Stagnasi. Ini kesimpulan menyakitkan tetapi realistis. Ya, Indonesia memasuki 2026 dengan pijakan yang relatif kuat tetapi dengan langkah yang sangat pelan. Orang kampung bilang, “alon-alon asal klakon.”
Proyeksi pertumbuhan hanya berkisar 4,9 hingga 5,1%—stabil, namun belum mampu menyalip negara tetangga yang mulai mempercepat transformasi industrinya. Ketahanan ekonomi memang terlihat, tetapi akselerasi tidak kunjung datang. Penyebabnya jelas: bukan hanya tekanan eksternal seperti perang tarif dari Amerika Serikat, tetapi juga arah kebijakan dalam negeri yang masih belum sinkron antara fiskal, moneter, konsumsi, dan investasi. Warisan arsitektur ekopol lama memang defisit dan banyak lubang di semua lapisan.
Tekanan eksternal dari tarif resiprokal AS membuat dunia usaha ragu mengambil langkah ekspansi. Perusahaan global kini lebih berhati-hati memilih negara produksi. Akibatnya, investor global memilih menunggu, karena pasar internasional yang mestinya menjadi pendorong pertumbuhan justru berubah menjadi ladang persaingan tarif.
Saat bersamaan, negara Vietnam dan Taiwan berhasil memperoleh tarif 0% melalui negosiasi yang lebih cerdas. Indonesia harus membayar mahal dalam bentuk penurunan pesanan ekspor, terutama di produk unggulan seperti pakaian, peralatan listrik, dan furnitur.
Di dalam negeri, harapan besar semestinya bertumpu pada investasi. Namun kenyataannya, mesin akselerasi ini justru melambat. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tumbuh pesat, tetapi Penanaman Modal Asing (PMA) justru turun karena kebijakan yang tidak menarik bagi investor luar.
Hilirisasi mineral memang meningkatkan industri logam dasar, tetapi terlalu bergantung pada sektor padat modal yang tidak banyak menyerap tenaga kerja. Sementara itu, industri padat karya seperti tekstil, sepatu, dan makanan semakin terhimpit oleh impor murah dan mafia importer barang. Akibatnya, pertumbuhan tidak menghasilkan perluasan lapangan kerja.
Dalam kondisi global yang tidak menguntungkan, perdagangan domestik kembali menjadi tumpuan utama perekonomian Indonesia. Aktivitas pasar dalam negeri yang luas, ditopang oleh 280 juta penduduk, menjadi “sabuk pengaman” ketika pasar ekspor tertekan.
Produk makanan olahan, retail, logistik, hingga transportasi lokal tetap bergerak karena permintaan konsumsi dasar masih stabil. Namun andalan ini tidak otomatis mampu mempercepat pertumbuhan, karena sirkulasinya hanya bergerak di sisi konsumsi, bukan memperkuat kapasitas produksi nasional.
Dari sisi pertanian, kondisi komoditas kakao menjadi contoh jelas bagaimana pasar domestik menopang harga meski terjadi pelemahan permintaan global. Pada 2025 hingga awal 2026, permintaan dari pasar internasional melemah, tetapi produksi kakao nasional justru menurun akibat cuaca, rendahnya produktivitas, dan stagnasi peremajaan tanaman.
Penurunan pasokan lebih besar daripada penurunan permintaan, sehingga harga tetap naik. Situasi ini menguntungkan petani dalam jangka pendek, tetapi tidak menjamin keberlanjutan industri kakao jika produktivitas tidak ditingkatkan dan kapasitas pengolahan domestik tidak diperluas.
Sinyal pelemahan konsumsi rumah tangga memperjelas persoalan. Upah riil turun di tiga sektor penyerap tenaga kerja terbesar: manufaktur, perdagangan, dan konstruksi. Kelas pekerja menahan belanja, dan kelas menengah ikut berhitung. Penjualan rumah menengah–besar menurun, penjualan mobil terkontraksi, dan penerbangan komersial tetap sepi.
Pemerintah memang menggelontorkan stimulus, tetapi daya beli tetap tertekan karena pendapatan warga-negara tidak bergerak naik. Ketika kondisi seperti ini berlangsung, ekonomi tidak bisa berharap banyak dari konsumsi domestik, padahal selama ini itulah penopangnya.
Di sisi fiskal, pemerintah mengalihkan belanja ke program-program massal seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa. Program ini memang meningkatkan aktivitas ekonomi jangka pendek, tetapi dilakukan dengan mengorbankan belanja modal serta transfer ke daerah yang justru menjadi mesin pertumbuhan jangka panjang. Ruang fiskal semakin sempit karena target penerimaan pajak terlalu optimistis, sementara beban bunga utang terus meningkat. Akibatnya, APBN terlihat agresif di permukaan, tetapi rapuh dalam struktur pembiayaannya.
Di sektor moneter, Bank Indonesia juga berhadapan dengan dilema. Menurunkan suku bunga dapat mendorong kredit tetapi bisa memperlemah rupiah, sedangkan mempertahankannya terlalu tinggi membuat perbankan enggan menyalurkan pembiayaan ke sektor riil.
Likuiditas memang melimpah setelah penempatan dana pemerintah, tetapi kredit produktif tetap lambat. Bahkan suku bunga kredit bank persero justru naik, menandakan kehati-hatian perbankan semakin tinggi. Kebijakan moneter tampak bekerja di statistik, tetapi tidak efektif di lapangan.
Dengan kondisi seperti ini, dibutuhkan penopang pertumbuhan yang berbasis produksi, bukan sekadar pembelanjaan. Di sinilah posisi strategis koperasi produksi menjadi penting. Berbeda dari koperasi simpan pinjam yang hanya berputar pada transaksi konsumsi, koperasi produksi mampu menghubungkan petani, UMKM, dan industri kecil dengan pasar di dalam negeri maupun global.
Koperasi produksi menciptakan daya tawar kolektif, memperbesar skala usaha, menjaga harga, dan menyerap tenaga kerja secara lebih merata. Dus, negara membutuhkan koperasi produksi untuk memperkuat rantai pasok industri, terutama di sektor pertanian, pangan, manufaktur ringan, dan pangan olahan.
Keseluruhan kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan sedang kekurangan daya tahan, tetapi kekurangan percepatan. Singkatnya, arah kebijakan ke depan tidak bisa hanya mengandalkan stimulus konsumsi dan program populis. Yang dibutuhkan adalah rekonstruksi mesin ekonomi: memperkuat industri padat karya, menegakkan fairness pasar dari distorsi impor, menghidupkan kembali belanja modal produktif, mempercepat kredit ke sektor riil, memperkuat integrasi perdagangan domestik, dan memperluas koperasi produksi sebagai basis ekonomi rakyat. Inilah saatnya ganti agensi dan mazhab ekonomi. Lebih dari lima dekade, para agensi dan mazhab neoliberal telah mengelola ekopol negeri ini, hasilnya stagnasi. Bahkan lamat-lamat makin gelap.
Jika tidak segera dilakukan, Indonesia hanya akan menjadi negara yang kuat bertahan tetapi lambat bertumbuh—stabil, namun tetap jalan di tempat. Poco-poco. Maju sepuluh langkah untuk mundur sepuluh lompatan.(*) kredit ke sektor riil, memperkuat integrasi perdagangan domestik, dan memperluas koperasi produksi sebagai basis ekonomi rakyat. Inilah saatnya ganti agensi dan mazhab ekonomi. Lebih dari lima dekade, para agensi dan mazhab neoliberal telah mengelola ekopol negeri ini, hasilnya stagnasi. Bahkan lamat-lamat makin gelap.
Jika tidak segera dilakukan, Indonesia hanya akan menjadi negara yang kuat bertahan tetapi lambat bertumbuh—stabil, namun tetap jalan di tempat. Poco-poco. Maju sepuluh langkah untuk mundur sepuluh lompatan.(*)
