Gatraindonesia.com Jakarta, dalam rangka memperingati hari raya Hak Asasi Manusia (HAM) universitas Trisakti menggelar diskusi dengan Tema HAM untuk siapa? Menyoal ketidakadilan dalam implementasi nilai universal.
Memang berbicara pelanggaran HAM yang terus terjadi di Indonesia banyak pakar hukum yang mengatakan bahwa begitu banyaknya para pelaku pelanggaran HAM yang belum juga diseret ke meja hijau.
Diskusi yang sangat hangat ini, Trisakti memutuskan untuk mengundang dua orang pembicara ternama yaitu Dr. Andrey Sujatmoko SH. MH dan Rocky Gerung dengan moderator Palingga.
Diskusi yang digelar di sebuah caffe Kopi Nako di Jakarta berlangsung meriah namun serius. (10/12/2025).
Diskusi yang membahas berbagai isu pelanggaran HAM di Indonesia dan sedikit menyinggung isu korupsi yang membuat rakyat sengsara nampak membuat suasana menjadi hidup.
Dr. Andrey menjelaskan isu yang paling fundamental salah satunya adalah kasus Trisakti yang sudah 2 dekade belum juga terselesaikan.
Dr. Andrey juga mengupas bagaimana isu HAM di Indonesia sejak beberapa dekade tidak juga mencapai titik terang dimana para pelaku atau otak dibalik pelanggaran HAM di meja hijaukan.
“Apakah benar isu HAM merupakan isu nasional, namun kenapa sampai sekarang negara masih belum serius menanganinya, ” Ucap Dr. Andrey.
Lebih lanjut, Dr. Andrey membeberkan ada dua hal berbeda dalam melihat dan menyikapi pelanggaran HAM, yang pertama merupakan teori dan Kedua adalah dunia nyata yang menyangkut agama, ras, suku dan lainnya.
“Penegakkan hukum menjadi kunci bagaimana menegakkan Hak Asasi manusia di Indonesia. Bagaimana melalui kekuatan hukum kemudian hak asasi manusia ditegakkan, ” tegas Dr. Andre.
Masih kata Dr. Andrey, Negara memiliki tugas 3 hal yaitu melindungi menghormati dan memenuhi hak asasi manusia.
Sementara Rocky Gerung mengatakan
Bahwa negaralah yang memotong pohon di Sumatera, Rocky menilai terjadinya bencana alam di Sumatera Utara dan Aceh merupakan salah satu tindakan yang semena-mena dan merugikan rakyat.
“Kita berada di satu kondisi dimana kemanusiaan dinilai semata-mata berdasarkan kemampuan kita mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan bukan pada status kita sebagai manusia.
Negara seharusnya memahami bahwa dia hanya melayani individu sebagai penagih hak. Akan tetapi negara tidak melihatnya seperti itu, melainkan hanya sebagai penerima bantuan sosial saja, BLT, ” ujar Rocky.
Masih katanya, prinsip ini yang harus kita halangi, anggota DPR mengatakan kalian warga negara adalah rakyat dan kedaulatan kalian sudah kami wakili dan jangan protes.
“Kapan saya menyerahkan kedaulatan saya kepada DPR. Ini yang tidak dipahami oleh anggota DPR, bahwa rakyat tidak pernah menyerahkan kedaulatannya kepada wakil rakyat.
Yang diserahkan selama lima tahun adalah kepentingan politik kita bukan kedaulatan kita. Kedaulatan melekat seumur hidup dan tidak boleh diserahkan satu persen pun, ” tuturnya.
“Indonesia disorot terus oleh dunia internasional dan indeks demokrasi kita pasti turun ketika orang melihat kalau di Trisakti orang tidak boleh bicara tentang kritik intelektual didalam kampus sendiri. Lalu kampus mau buat apa. Pahamilah bahwa pertama, Ilmu pengetahuan tanpa kritik menjadi doktrin, ” tambahnya.
“Kedua, yang anda ucapkan adalah pikiran ketika ada yang membantahnya. Bantah membantah adalah tradisi akademis. Kalau ada rektor yang canggung dengan proses bantah membantah berarti dia tidak mengerti dengan proses akademis. Ini berarti si rektor lebih dungu dari dirinya sendiri, ” jelas Rocky.
Dr. Andrey kembali menjelaskan bahwa dalam konteks hari ini merayakan 77 tahun deklarasi universal hak asasi manusia tahun 1948.
“Jadi sebelum tahun 1948 itu belum jelas apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia. UDHR (Universal Deklaration Human Right) hadir dalam rangka membuat standar apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia
Perjuangan hak asasi manusia menginginkan adanya kesetaraan diantara sesama warga.
Dan negara masih banyak kasus HAM yang belum diselesaikan, baik itu kasus Ilegal logging, mining dan kita semua sebenarnya tahu siapa yg bermain.
Kembali Rocky Gerung katakan selama pelanggaran HAM tidak diselesaikan itu namanya penambahan kasus-kasus HAM
“Pemimpin yang kita pilih bukan melihat apakah mereka mau menyelesaikan masalah HAM. Sehingga ini hanya akan menambah penjahat baru, ” ucap Rocky.
“Orang papua marah karena merasa hak asasi manusia mereka di rampas oleh pusat. Dimana NKRI harga mati.
Harta kekayaan mereka di ambil pusat dan hanya sekitar 20 persen saja yang mereka nikmati, 80 persen diambil pusat. Terbelah hanya karena rasa keadilan yang tidak berlaku sama disemua daerah.
Kalau NKRI dipakai untuk harga mati maka sejarah bisa di tulis ulang, ” ucap Rocky.
Dr. Andriy jelaskan lagi, seharusnya tahun 1998 lalu itu menjadi momentum bersih-bersih dari korupsi dan semua pelanggaran HAM.
Diakhir diskusi, Presiden Mahasiswa Trisakti Dhenni Ribowo bersama wakil Presiden Mahasiswa Trisakti Muhammad Adryansyah Putra dihadapan awak media turut menjelaskan bahwa diskusi ini digelar sebagai salah satu wujud memperjuangkan HAM Indonesia.
Dhenni mengatakan kalau soal universalitas hak asasi manusia ini masih banyak kejanggalan di negara ini, masih ada tebang pilih dan juga tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
“Kami masih melihat banyak yang seakan menutup telinga atau impunitas dimana-mana, bahkan hampir semua pelanggaran HAM yang konteksnya kecenderungan terlibat kekuasaan maka kemudian kasus pelanggaran HAM ini akan hampa begitu saja, tidak ada follow up dari pemerintah atau pihak aph yang mencoba untuk menunjukkan etikad baiknya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut, ” katanya.
Terkait dengan akan diberikannya gelar pahlawan nasional kepada mantan presiden soeharto hari ini kami sangat kecewa kepada pemerintah yang menindak lanjuti akan dberikannya gelas pahlawan kepada soeharto.
Dengan tegas kami dari Trisakti menolak pemberian gelar pahlawan kepada soeharto.
Nantinya kami akan melayangkan surat kepada kementerian Kebudayaan untuk menyatakan keberatan akan hal ini.
Kami selalu mahasiswa Trisakti, kehadiran kami di bangsa ini adalah untuk bisa bagaimana mengkritisi jalannya pemerintahan.
Sementara ditempat yang sama wakil presiden Trisakti mengatakan selama ini pemerintah hanya mementingkan kepentingan pribadi dan bukan kepentingan pribadi yang dibutuhkan oleh rakyat yang salah satunya adalah pendidikan.
Kami mahasiswa Trisakti diajarkan bagaimana jahatnya rezim Orde Baru pada saat itu. (##)
