gatraindonesia.com – Faktanya, hari ini Indonesia tertinggal jauh dibanding China, Korea Selatan, Jepang, Thailand, Malaysia, dan bahkan mulai dikejar oleh Vietnam. Namun, ini sering dijawab dengan apologi teknokratis—ini karena kurangnya investasi atau lambatnya birokrasi, atau faktor global yang tidak stabil, atau bahkan sumber daya manusia yang rendah. Para elit bertengkar pada hal-hal teknis dan tidak substantif; soal pemilu, MBG, IKN, KCIC, pengangguran, inflasi, bertengkar soal tanggal 1 Syawal. Sedangkan hal yang substantif di hulu politik pembangunan justru terabaikan.
Sudah 80 tahun merdeka, Indonesia tidak juga berhasil keluar untuk menjadi negara maju. Sumber daya alamnya menjadi kutukan bagi rakyat; bencana longsor, kemiskinan, stunting, pengangguran, biaya sekolah mahal, anak SD bunuh diri, narkoba, KDRT, perceraian, dan perselingkuhan. Para elit seperti tidak menemukan jalan lain dari model yang selama ini mereka jalani. Sudah jelas model yang digunakan selama ini tidak berhasil, tapi juga tidak mau bergeser pada model lain yang lebih baik.
Ada Apa di Hulu Politik Pembangunan?
Hal paling mendasar dalam pembangunan adalah melihat Indonesia, apakah sebagai wilayah berdaulat dan mandiri yang sedang membangun, atau sebagai ladang ‘pertempuran’ bebas para pemburu rente, para kapitalis, dan oligarkis, yang bertengkar melawan rakyat yang terseok-seok mencari makanan penyambung hidup? Para elit tidak sempat memikirkan itu karena sibuk mengembalikan modal kampanye dan menyiapkan modal lagi; birokrat sibuk bagaimana agar tetap bisa menjabat; sedangkan rakyat, sibuk besok lusa ada makanan atau tidak.
Padahal di situ intinya. Pembangunan adalah upaya sengaja untuk memajukan kehidupan bersama. Kejayaan dan kesejahteraan Indonesia sebetulnya sudah ada. Tinggal bagaimana itu diwujudkan dengan manajemen pemerintahan yang kuat, mandiri, dan berdaulat. Oleh karenanya, kekuatan internal dalam negeri harus diikat secara kohesif, sinkron, dan kuat, untuk kemudian siap menghadapi kekuatan eksternal yang destruktif dan ekstraktif. Dan di situlah sebetulnya peran negara dan para negarawannya. Jika para elit melakukan itu, maka pembangunan pasti menjadi harapan, bukan momok yang menakutkan.
Desain Pembangunan yang Terbukti Gagal
Ketertinggalan bukanlah “takdir”, bukan karena alam miskin atau kaya, bukan. Ketertinggalan adalah kesalahan desain “Politik Pembangunan”. Kesalahan fatal para elit adalah membiarkan pembangunan berjalan linier dan mengalir mengikuti hawa nafsu homo economicus di pasar terbuka (laissez-faire), baik di internal domestik maupun di pasar global. Selama puluhan tahun, para elit menggunakan fondasi filosofis itu, dan hasilnya gagal; per kapita hanya US$ 5.000, dengan kemiskinan double digit.
Para elit tidak melakukan lompatan kuantum; mereka dihegemoni, dijadikan kawasan pinggiran (periphery) bagi metropolis, dijadikan supplier bahan mentah, dan manut dengan mantra comparative advantage. Para elit tidak merekayasa pembangunan secara berdaulat; mereka didikte dan dijebak dalam labirin ketergantungan teknologi yang mereka bangun sendiri.
Mantra pembangunan yang dibiayai utang menyebabkan Indonesia terjebak dalam kubangan ‘gali lubang tutup lubang’, dengan kewajiban membayar bunga hingga lebih dari Rp400 triliun per tahun, dengan DSR (debt service ratio) di atas 15%. Perdagangan luar negeri menyebabkan ketergantungan pada ekstraksi sumber daya alam (sebagai tukang cangkul). Investasi asing yang masuk melalui FDI (foreign direct investment), justru menyebabkan ekstraksi surplus dan meninggalkan kutukan sumber daya alam (kerusakan lingkungan dan rakyat menjadi kuli di negeri sendiri, alias menjadi ‘tukang obeng’).
Anehnya, desain pembangunan yang seperti itu (associative extractive), terus berjalan hingga kini. Padahal, pembelaan apa pun terhadap desain itu pasti akan mudah terbantahkan, karena faktanya Indonesia tidak juga mentas dari kubangan kelambanan dan ketertinggalan. “Jika suatu hasil buruk dalam waktu yang lama, maka bisa dipastikan prosesnya salah”. Artinya, Indonesia harus keluar dari desain model neoliberal itu, tidak bisa terus hanya di situ.
Transformasi ke Disosiatif Inklusif
Kita tidak akan sampai ke tujuan jika petanya salah. Maka peta pembangunan Indonesia harus dipastikan benar, yaitu geser kepada model disosiatif inklusif, yaitu melihat “Indonesia sebagai entitas yang berdaulat dan mandiri, yang sedang membangun dengan kekuatan penuh”. Perasaan berbangsa harus diperkuat sebagai modal sosial (social capital), dan itu harus pula didasari oleh suatu jangkar filosofis (belief system) yang sesuai dengan jiwa bangsa.
Artinya, Indonesia harus menggeser paradigma pembangunannya, yaitu dari associative extractive kepada dissociative inclusive; dari model kapitalisme pasar bebas kepada model ekonomi nasional; dari model Adam Smith kepada model Friedrich List.
Inilah model yang relevan untuk Indonesia ke depan, yang memadukan modal spiritual, modal sosial bangsa, SDA, dan kompetensi teknologi. Inilah model yang akan membawa Indonesia Emas 2045 dengan per kapita US$ 25 ribu. Inilah isi buku “Politik Pembangunan Islam”. Selamat berjuang. Fa’tabiru ya ulil albab.
(Menyambut Diskusi Bedah Buku Politik Pembangunan Islam)
Oleh: Dr. Legisan S. Samtafsir
