gatraindonesia.com Jakarta – Peristiwa meninggalnya seorang siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga dipicu oleh ketidakmampuan keluarga memenuhi kebutuhan alat tulis sekolah, terus menuai keprihatinan luas dari berbagai kalangan. Tragedi ini tidak hanya menyisakan duka mendalam, tetapi juga membuka kembali diskusi serius mengenai kemiskinan ekstrem, akses pendidikan, dan perlindungan anak di Indonesia.
Menanggapi isu tersebut, Sekretaris PW Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) DKI Jakarta sekaligus Direktur Utama Pusat Penelitian dan Pendidikan Santri Nusantara (P3SN), Khaidar Tanthowi, menyampaikan keprihatinan mendalam serta menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan dasar nasional.
“Ini adalah tragedi kemanusiaan yang sangat menyayat hati. Seorang anak kehilangan masa depannya bukan karena tidak ingin belajar, tetapi karena keterbatasan ekonomi yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama untuk diatasi,” ujar Khaidar Tanthowi dalam keterangannya, Rabu (5/2).
Menurutnya, kasus ini menjadi alarm keras bahwa kebijakan pendidikan gratis di tingkat dasar belum sepenuhnya dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat. Masih adanya beban kebutuhan pendukung pendidikan seperti buku tulis dan alat belajar, kata dia, menunjukkan adanya celah serius dalam implementasi kebijakan di lapangan.
“Pendidikan tidak cukup hanya membuka pintu sekolah. Negara, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan harus memastikan bahwa anak-anak tidak terbebani oleh biaya tersembunyi yang bagi sebagian keluarga tampak kecil, tetapi sangat berat bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan ekstrem,” tegasnya.
Lebih lanjut, Khaidar menekankan pentingnya pendataan sosial yang akurat dan respons cepat dari pemangku kebijakan agar bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran. Ia menilai, lemahnya sistem deteksi dini terhadap kondisi sosial dan psikologis anak turut memperbesar risiko terjadinya peristiwa serupa.
Dari perspektif P3SN, peristiwa ini juga menunjukkan urgensi penguatan pendampingan psikososial dan pendidikan karakter di sekolah. Anak-anak, khususnya di daerah rentan, membutuhkan ruang aman untuk menyampaikan kegelisahan dan mendapatkan dukungan emosional dari lingkungan sekolah maupun masyarakat.
“Sekolah tidak boleh hanya menjadi tempat belajar akademik, tetapi juga ruang aman bagi anak untuk tumbuh, didengar, dan dibimbing. Guru, wali kelas, dan pihak sekolah harus dibekali kepekaan sosial dan psikologis,” tambahnya.
PW PERGUNU DKI Jakarta dan P3SN juga mengajak seluruh elemen masyarakat—pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha—untuk memperkuat kolaborasi dalam memastikan pemenuhan hak dasar anak, khususnya hak atas pendidikan yang layak dan bermartabat.
“Jangan sampai tragedi ini berlalu begitu saja tanpa perbaikan nyata. Kita tidak boleh kehilangan satu anak pun lagi hanya karena sistem yang abai,” pungkas Khaidar Tanthowi.
Peristiwa ini diharapkan menjadi momentum refleksi nasional untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pendidikan yang adil, inklusif, dan berkeadilan sosial bagi seluruh anak Indonesia.
