gatraindonesia.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC HMHI) Jakarta Raya, Yadon Hanubun, mengecam keras pernyataan tidak berempati yang disampaikan oleh seorang tenaga ahli Kementerian Sosial RI melalui media sosial. Pernyataan tersebut dinilai mencederai nilai kemanusiaan dan melukai nurani publik, khususnya para korban bencana.
Menurut Yadon, pernyataan tersebut tidak dapat dianggap sebagai opini pribadi semata. Sebagai bagian dari institusi negara, setiap pejabat publik terikat pada tanggung jawab moral, etik, dan hukum. Ketidakpekaan terhadap penderitaan masyarakat bertentangan dengan mandat Kementerian Sosial sebagai lembaga yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia dan pelayanan publik yang beradab.
“Negara hadir bukan hanya melalui kebijakan dan bantuan, tetapi juga melalui empati serta tutur kata para pejabatnya. Pernyataan yang tidak berempati berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap negara,” tegas Yadon.
1.Atas dasar itu, DPC HMHI Jakarta Raya menyampaikan tuntutan:
2.Klarifikasi dan permintaan maaf resmi kepada publik.
3.Evaluasi dan pemeriksaan etik secara terbuka.
Penegakan disiplin sesuai hukum dan etika aparatur negara.
Penguatan pedoman etika komunikasi pejabat publik, terutama dalam isu kemanusiaan dan kebencanaan.
Apabila tuntutan tersebut diabaikan, DPC HMHI Jakarta Raya menyatakan siap menempuh langkah advokasi lanjutan sesuai koridor hukum dan konstitusi.
Yadon Hanubun
Ketua Umum DPC HMHI Jakarta Raya
