Gatraindonesia.com – Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Program Studi Ilmu Hukum, Kukuh Priyono, menyampaikan keprihatinan terhadap semakin menurunnya etika dan tanggung jawab dalam penyampaian kritik di ruang publik. Indonesia sebagai negara demokrasi menjamin kebebasan berpendapat, namun kebebasan tersebut tidak boleh disalahartikan sebagai pembenaran atas ujaran kasar, penghinaan, maupun serangan personal terhadap pemerintah, pejabat publik, atau figur publik.
Di era digital, kemudahan menyampaikan pendapat melalui media sosial seharusnya menjadi sarana partisipasi demokratis yang sehat. Namun pada praktiknya, kritik kerap disampaikan dengan cara yang tidak beradab demi sensasi, popularitas, bahkan keuntungan komersial. Fenomena ini tidak hanya merusak kualitas demokrasi, tetapi juga memberikan contoh yang keliru bagi generasi muda.
Kritik sejatinya merupakan instrumen kontrol sosial yang bersifat konstruktif dan mencerdaskan, bukan alat provokasi atau komoditas konten. Demokrasi membutuhkan gagasan yang rasional, berbasis fakta, dan berorientasi pada perbaikan kebijakan publik, bukan kebisingan tanpa substansi yang justru memperkeruh ruang publik.
Oleh karena itu, kebebasan berpendapat harus ditempatkan dalam koridor hukum, etika, dan tanggung jawab sosial. Menyampaikan kritik secara bermartabat bukanlah bentuk pembungkaman atau ketundukan terhadap kekuasaan, melainkan cerminan kedewasaan berdemokrasi serta penghormatan terhadap nilai-nilai konstitusional.
