Gatraindonesia.com Jakarta – Proses seleksi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan dipersoalkan oleh sejumlah pihak karena dinilai tidak transparan.
Evan Siahaan dalam wawancara nya dengan para media menegaskan kita mengajukan sengketa informasi publik agar proses seleksi pejabat yang akan mengelola dana jaminan sosial masyarakat tersebut dibuka secara jelas kepada publik.
Pihak pemohon menilai BPJS merupakan lembaga publik yang mengelola dana amanah dari ratusan juta peserta di seluruh Indonesia.
Oleh karena itu, masyarakat sebagai peserta berhak mengetahui siapa saja yang akan mengelola dana tersebut, termasuk bagaimana proses seleksi dilakukan.
“Sederhananya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga publik yang mengelola dana amanah dari masyarakat. Pesertanya ratusan juta orang. Tentu publik berhak mengetahui siapa yang mengelola dana tersebut dan bagaimana proses seleksinya,” ujar Evan.
Menurutnya, selama ini publik tidak mengetahui secara jelas alasan sejumlah kandidat yang memiliki pengalaman di bidang jaminan sosial justru tidak lolos dalam proses seleksi. Bahkan terdapat kandidat yang pernah memiliki pengalaman di Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) maupun di level direksi BPJS tetapi tidak lulus seleksi tanpa penjelasan terbuka kepada publik.
Karena itu, pihaknya menggugat agar seluruh proses seleksi dibuka secara transparan, termasuk metode penilaian yang digunakan oleh panitia seleksi.
“Kami ingin mengetahui bagaimana proses seleksi ini berjalan. Apakah ada skor atau nilai yang ditetapkan, bagaimana metodologi penilaiannya, dan apa dasar seseorang dinyatakan gugur. Informasi seperti ini tidak pernah dibuka ke publik,” katanya.
Ia menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukan untuk mempersoalkan kompetensi individu tertentu, melainkan untuk memastikan proses seleksi berjalan secara terbuka dan akuntabel. Menurutnya, transparansi sangat penting karena BPJS mengelola dana masyarakat dalam jumlah sangat besar.
“Ini bukan soal orangnya kompeten atau tidak. Yang kami kejar adalah prosesnya. Karena yang dikelola ini adalah dana masyarakat dalam jumlah sangat besar, bahkan bisa mencapai ratusan triliun rupiah,” ujarnya.
Melalui sengketa informasi publik yang diajukan ke lembaga terkait, pihak pemohon berharap seluruh dokumen dan informasi terkait proses seleksi dapat dibuka secara luas kepada masyarakat.
“Kami ingin proses seleksi dari awal sampai akhir dibuka secara transparan. Masyarakat Indonesia berhak tahu bagaimana proses penentuan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS, baik di sektor kesehatan maupun ketenagakerjaan,” tambahnya.
Ia juga menilai keterbukaan informasi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara jaminan sosial tersebut. Dengan transparansi, masyarakat dapat mengetahui bahwa proses seleksi dilakukan secara profesional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
