Gatraindonesia.com Jakarta -Dewan Pakar Perkumpulan Praktisi Hukum & Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli), Dr. Fredrich Yunadi, menyoroti masih lemahnya implementasi reformasi penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri acara Halal bi Halal yang dirangkai dengan seminar nasional bertajuk “Masa Depan Penegakan Hukum Indonesia (Antara Kepastian, Keadilan dan Kemanusiaan)” di eL Royale Hotel Jakarta, Senin (06/04/26).
Fredrich menilai bahwa berbagai regulasi yang telah dibuat pemerintah sudah cukup baik, namun implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan. “Secara konsep sudah bagus, tetapi dalam praktik masih banyak oknum penyidik maupun penuntut yang tidak menjalankan sesuai aturan,” ujarnya.
Ia mencontohkan masih adanya perbedaan tafsir dalam penerapan aturan, termasuk terkait kewenangan penyidik dan hak pendampingan hukum bagi saksi. Menurutnya, hal ini menunjukkan rendahnya kepatuhan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan.
Fredrich juga menyoroti beratnya beban hakim di Indonesia, yang bisa menangani ratusan perkara dalam waktu singkat, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas putusan. “Bagaimana mungkin hakim menangani ratusan perkara dalam sebulan dengan optimal?” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada kualitas putusan yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Ia bahkan mengungkapkan adanya persepsi publik yang masih meragukan integritas putusan pengadilan.
Fredrich menegaskan bahwa pembenahan sistem penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada tataran regulasi, tetapi juga pada integritas aparat dan budaya hukum itu sendiri. “Kalau tidak dibenahi dari hulu ke hilir, maka kepercayaan publik akan terus menurun,” pungkasnya.
