gatraindonesia.com – Kasus dugaan keracunan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan. Aktivis Gerakan Pemuda Islam, Rashif Agby Zharfan, mendesak pemerintah tidak berhenti pada evaluasi internal. Ia meminta dibentuk tim independen untuk mengusut kasus tersebut secara menyeluruh.
Rashif menilai persoalan keamanan pangan dalam program yang menyasar anak-anak tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, keselamatan penerima manfaat dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara harus menjadi prioritas.
“Ini bukan lagi sekadar persoalan evaluasi internal. Ketika menyangkut keselamatan anak dan penggunaan uang rakyat, masyarakat berhak mendapatkan jawaban yang transparan,” kata Rashif dalam keterangannya, Rabu (9/9/2026).
Rashif meminta pemerintah segera membentuk tim independen yang melibatkan pakar keamanan pangan, tenaga kesehatan, ahli gizi, auditor, akademisi, dan unsur masyarakat sipil.
Tim tersebut, kata dia, harus diberi kewenangan untuk menelusuri seluruh rangkaian persoalan, mulai dari kronologi dugaan keracunan, proses produksi makanan, standar keamanan pangan, pengadaan bahan baku, distribusi, hingga sistem pengawasan.
“Jangan biarkan pemerintah menjadi satu-satunya pihak yang mengevaluasi dirinya sendiri. Harus ada pemeriksaan yang independen, objektif, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegasnya.
Rashif juga meminta hasil investigasi nantinya dibuka kepada masyarakat secara transparan. Namun, keterbukaan tersebut harus tetap memperhatikan perlindungan identitas dan data pribadi korban, terutama anak-anak.
Korban Harus Dilindungi
Tak hanya mendesak investigasi, Rashif meminta pemerintah memastikan seluruh korban memperoleh penanganan medis dan pemulihan yang layak.
Ia menekankan korban dan keluarga tidak boleh menghadapi persoalan tersebut sendirian. Pemerintah dinilai harus menyediakan pendampingan, mekanisme pengaduan yang jelas, serta memastikan tidak ada intimidasi maupun tekanan terhadap korban dan keluarga
“Jangan sampai setelah anak-anak menjadi korban, mereka kembali menjadi korban untuk kedua kalinya karena tidak mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan kepastian hak. Negara harus hadir untuk korban,” ujarnya
Rashif juga meminta pemerintah memastikan pembiayaan pengobatan dan pemulihan korban ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
Hentikan Sementara di Lokasi Bermasalah
Rashif menilai pelaksanaan MBG di lokasi yang terbukti memiliki persoalan keamanan pangan perlu dihentikan sementara.
Menurutnya, penghentian tersebut bukan berarti menolak program MBG, melainkan langkah pencegahan sampai lokasi terkait dinyatakan aman dan memenuhi standar.
“Kalau memang ditemukan persoalan keamanan pangan, jangan dipaksakan berjalan. Keselamatan anak harus didahulukan,” katanya.
Selain itu, ia mendorong audit total terhadap pelaksanaan MBG. Audit, menurut Rashif, tidak boleh hanya menyasar dapur penyedia makanan, tetapi juga mencakup anggaran, pengadaan bahan pangan, distribusi, standar keamanan pangan, hingga mekanisme pengawasan.
Dorong Kaji Ulang Prioritas Anggaran
Rashif juga meminta pemerintah berani melakukan kaji ulang apabila hasil pemeriksaan menunjukkan program tidak efektif atau memiliki risiko yang tidak dapat diterima
Ia mengatakan pemerintah perlu membuka ruang untuk mengevaluasi kembali prioritas anggaran dan mempertimbangkan kebijakan lain yang dinilai memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat
“Jika MBG terbukti bermasalah, jangan takut untuk menghentikan atau menggantinya. Jika anggarannya dapat memberikan manfaat yang lebih besar melalui pendidikan, pemerintah dapat mempertimbangkan penguatan KJP dan KIP sebagai investasi pendidikan jangka panjang,” ujarnya.
Lima Sikap Rashif
Rashif kemudian merangkum sikapnya dalam lima poin.
1. Membentuk tim independen untuk mengusut dugaan kasus keracunan MBG.
2. Memberikan perlindungan, perawatan, pendampingan, dan pemulihan kepada seluruh korban.
3. Menghentikan sementara pelaksanaan MBG di lokasi yang memiliki persoalan keamanan pangan sampai dinyatakan aman.
4. Melakukan audit total terhadap anggaran, pengadaan, produksi, distribusi, dan pengawasan MBG.
5. Melakukan kaji ulang terhadap program dan prioritas anggaran apabila ditemukan persoalan serius berdasarkan hasil pemeriksaan.
Keselamatan Anak Tak Boleh Dikalahkan Kepentingan Program
Rashif menegaskan dirinya tidak menolak tujuan program MBG untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat. Namun, tujuan tersebut harus berjalan beriringan dengan standar keamanan, transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas.
“Jangan tunggu korban bertambah baru pemerintah bertindak. Jangan biarkan kepentingan mempertahankan sebuah program mengalahkan kepentingan keselamatan anak-anak,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah tidak defensif terhadap kritik dan menjadikan dugaan kasus keracunan sebagai momentum untuk memperbaiki seluruh sistem pelaksanaan MBG.
“Kalau masyarakat membutuhkan jawaban, bentuk tim independen dan buka hasilnya kepada publik. Kalau ada korban, lindungi, pulihkan, dan pastikan hak mereka terpenuhi,” katanya.
“Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Keselamatan anak adalah garis merah,” pungkas Rashif.
