gatraindonesia.com – Kapan SPPG 3T beroperasi? Kapan pembayaran dilakukan? Juknis apa yang berlaku? Sekitar 300 anggota dari berbagai penjuru Indonesia berkumpul di Jakarta
Setelah berbulan-bulan menjalani rangkaian komunikasi, pertemuan, penyampaian aspirasi dan berbagai upaya mencari penyelesaian, sekitar 300 anggota Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (APGI 3T) dari berbagai daerah di Indonesia akan berkumpul di Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta, mulai pukul 08.00 WIB, Rabu (26/8).
Mereka datang bukan untuk membuka persoalan baru.
Mereka datang untuk menagih jawaban atas persoalan yang telah mereka tunggu berbulan-bulan.
Aksi yang diberi nama “Apel Menagih Janji” tersebut membawa tiga pertanyaan utama yang menurut APGI 3T harus mendapatkan jawaban pemerintah secara jelas, resmi dan terukur:
Kapan SPPG 3T mulai beroperasi?
Kapan pembayaran dilakukan?
Juknis apa yang menjadi dasar pelaksanaan?
Bagi APGI 3T, tiga pertanyaan tersebut bukan sekadar persoalan administratif. Di belakangnya terdapat investor yang telah mengeluarkan modal, dapur yang telah dipersiapkan, tenaga kerja yang telah direkrut, fasilitas yang telah disiapkan, serta kewajiban finansial yang terus berjalan selama kepastian belum diperoleh.
“Kami Tidak Datang untuk Menunggu Janji Baru”
Ketua Umum APGI 3T Herwil Junaidi Harefa mengatakan aksi tersebut merupakan akumulasi dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama berbulan-bulan.
“Kami sudah menempuh berbagai cara. Kami sudah berkomunikasi, bertemu, menyampaikan aspirasi dan menunggu. Karena itu kami datang ke Jakarta bukan untuk memulai persoalan baru. Kami datang untuk menagih kepastian dari seluruh proses yang sudah kami jalani,” kata Herwil.
Menurut Herwil, APGI 3T tetap membuka ruang dialog dengan pemerintah. Namun, setelah proses yang panjang, organisasi tersebut tidak ingin kembali menerima jawaban yang hanya berupa rencana tanpa kepastian waktu.
“Kami tidak meminta sesuatu yang rumit. Kami hanya meminta tiga jawaban: kapan beroperasi, kapan dibayar, dan Juknis apa yang diterapkan. Kalau sudah ada keputusan, sampaikan secara resmi. Kalau ada tanggal, berikan tanggalnya,” ujarnya.
Tiga Pertanyaan, Satu Kepastian
Sekretaris Jenderal APGI 3T Gardian mengatakan ketidakjelasan mengenai dasar pelaksanaan dan mekanisme penyelesaian telah menjadi persoalan utama bagi para investor dan pengelola SPPG.
APGI 3T meminta pemerintah memperjelas:
- jadwal dan tahapan operasional SPPG 3T Terpencil
- mekanisme serta waktu pembayaran;
- Juknis yang menjadi dasar pelaksanaan;
- pembagian tanggung jawab antara para pihak; dan
- kepastian penyelesaian kewajiban yang telah muncul selama masa penantian.
“Kalau Juknisnya sudah ada, kami ingin melihat Juknisnya. Kalau mekanisme pembayarannya sudah ditentukan, jelaskan. Kalau operasional akan dimulai, tentukan tanggalnya. Kami ingin keluar dari siklus menunggu tanpa kepastian,” kata Gardian.
Dari Toraja, Sumatera Utara hingga Samarinda
Kehadiran peserta dari berbagai wilayah menunjukkan bahwa persoalan SPPG 3T tidak hanya dirasakan oleh satu daerah.
Ardi, investor SPPG dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, mengatakan para investor daerah datang karena ingin mendapatkan kejelasan atas persiapan yang telah mereka lakukan.
“Kami datang dari daerah dan sudah melakukan persiapan. Yang kami butuhkan sekarang adalah kepastian mengenai status dan arah SPPG yang telah dipersiapkan,” ujar Ardi.
Dari Sumatera Utara, Kusmiono, investor SPPG, mengatakan ketidakpastian yang berlangsung panjang memiliki konsekuensi nyata.
“Di belakang investasi ada keluarga, pekerja, kewajiban kepada pihak lain dan tanggung jawab kepada perbankan. Kami membutuhkan kepastian agar semua pihak tahu apa yang harus dilakukan,” katanya.
Sementara Lina, investor SPPG dari Samarinda, Kalimantan Timur, mengatakan perjalanan peserta dari berbagai daerah menunjukkan besarnya perhatian terhadap persoalan tersebut.
“Kami datang bukan untuk mencari keributan. Kami ingin pemerintah melihat bahwa di daerah ada orang-orang yang sudah berjuang, mengeluarkan modal dan menunggu kepastian,” kata Lina.
Jika Tidak Ada Kepastian, Aksi Akan Berlanjut
APGI 3T menyatakan akan mengutamakan dialog dan negosiasi.
Namun, apabila dialog tidak menghasilkan kepastian, organisasi tersebut akan melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah berikutnya.
Salah satu opsi yang telah dibahas adalah mendirikan tenda perjuangan di sekitar lokasi sebagai bentuk aksi lanjutan.
Tenda tersebut bukan tujuan utama aksi.
APGI 3T berharap persoalan dapat diselesaikan melalui dialog sebelum langkah tersebut diperlukan.
“Kami berharap tenda itu tidak perlu dibuka. Tetapi kami juga harus mempunyai langkah apabila setelah berbulan-bulan menunggu, jawaban yang kami terima kembali hanya ‘tunggu’. Kami tidak ingin terus berada dalam ketidakpastian,” kata Herwil.
APGI 3T menyatakan seluruh kegiatan akan dilakukan dengan mengedepankan ketertiban dan komunikasi dengan pihak berwenang.
Bukan Perjuangan Satu Provinsi
Sekitar 300 anggota APGI 3T dari berbagai daerah di Indonesia dinyatakan akan hadir. Mereka datang dari berbagai penjuru, membawa persoalan yang sama.
Bagi APGI 3T, tidak ada lagi sekat antara investor dari Papua, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Maluku, Nusa Tenggara maupun wilayah lainnya.
Pesannya satu:
“Kami datang dari seluruh penjuru negeri, dari daerah terpencil, dari Sabang sampai Merauke. Kami tidak datang untuk melawan negara. Kami datang karena percaya negara hadir. Tetapi setelah berbulan-bulan menunggu, hari ini kami meminta kepastian.”
Herwil menegaskan bahwa ukuran keberhasilan aksi bukan terletak pada besarnya massa, melainkan pada adanya penyelesaian yang konkret.
“Kami tidak membutuhkan janji baru. Kami membutuhkan kepastian. Kapan beroperasi. Kapan dibayar. Juknis apa yang berlaku. Tiga pertanyaan itu yang kami bawa ke BGN,” tegas Herwil.
