Gatraindonesia.com Jakarta- Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta merespons keras kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang kini menembus angka Rp16.000 per liter. GMNI menilai kenaikan ini merupakan bukti nyata kegagalan total pemerintah dalam mengontrol kebutuhan sehari-hari rakyat di tengah situasi geopolitik global yang kian membara.
Sekda DPD GMNI DKI Jakarta, Gus fakhier, menyatakan bahwa lonjakan harga energi ini diperparah oleh situasi geopolitik akibat perang di Timur Tengah yang terus bergejolak. Dampak global tersebut kian memperburuk kondisi domestik, di mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia saat ini dinilai sudah dalam kondisi kolaps.
Melihat kedaruratan ini, DPD GMNI DKI Jakarta menegaska mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan total sejumlah program populis demi menyelamatkan anggaran negara dan memulihkan
perekonomian rakyat:
1.Penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
2.Penghentian koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP)
3.Penghentian Program 3 Juta Rumah Rakyat
”Program-program populis Prabowo-Gibran ini tidak menyelesaikan krisis ekonomi kita. Di saat APBN kita kolaps dan dunia dihantam sentimen perang Timur Tengah, pemerintah harus realistis. Berhentikan proyek-proyek tersebut agar anggarannya bisa dialokasikan langsung untuk mengembalikan dan memulihkan perekonomian rakyat yang sedang sekarat,” tegas Gus fakhier dan ketua dpd gmni dki deodatus sunda se dalam keterangan tertulisnya.
Soroti Maraknya KKN dan Ketulian Pemerintah-DPR
Krisis ekonomi ini terasa kian menyakitkan bagi rakyat karena terjadi di tengah kondisi hukum dan politik yang marak dengan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). DPD GMNI DKI Jakarta mengingatkan bahwa ketidakpedulian para pejabat publik bisa memicu konsekuensi sosial yang besar.
”Situasi ini membuat rakyat semakin susah. Apabila rakyat marah, jangan salahkan rakyat. Karena pemerintah dan DPR sama sekali tidak mendengar keluh kesah rakyat yang semakin hari semakin sengsara.
Penuhi Amanat Konstitusi: Lindungi Tumpah Darah Rakyat
GMNI DKI Jakarta menegaskan, dalam kondisi darurat di masa rakyat dibayangi kemiskinan ekstrem akibat salah urus anggaran, pemerintah wajib kembali pada koridor hukum tertinggi.
Sudah saatnya pemerintah menghentikan ambisi politik jangka pendek dan fokus pada tugas utamanya sesuai amanat konstitusi, yaitu hadir secara nyata untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
DPD GMNI DKI Jakarta
Ketua: Deodatus Sunda Se
Sekretaris daerah : Gus fakhier
