Gatraindonesia.com Jakarta, 22 Juli 2026 – *KOPSINDO (Komunitas Penggerak Potensi Indonesia)* menyampaikan kritik terbuka terhadap arah kebijakan pemerintahan saat ini. Dalam Pengukuhan dan Rapat Pleno I Kopsindo di Perpustakaan Nasional Jakarta, Ketua Umum Kopsindo *Drs. Rambun Sunardi, Ak, M.Si* menilai sejumlah kebijakan belum menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami menilai sejumlah kebijakan yang dijalankan belum berpihak pada kebutuhan mendasar rakyat dan berpotensi melemahkan demokrasi serta kesejahteraan,” ujar Rambun, Rabu (22/7/2026).
Kopsindo menyoroti 4 persoalan utama yang harus segera ditangani pemerintahan *Prabowo Subianto*:
*1. Beban Ekonomi Semakin Berat*
Kenaikan harga bahan pokok, BBM, dan tarif dasar listrik dalam setahun terakhir membuat daya beli masyarakat tergerus. Program bantuan sosial juga dinilai belum tepat sasaran.
“Kami mendesak pemerintah segera mengevaluasi subsidi dan memperkuat ketahanan pangan nasional, bukan hanya mengandalkan impor,” kata Rambun.
*2. Penegakan Hukum Tidak Konsisten*
Kopsindo menyoroti lemahnya pemberantasan korupsi besar dan konflik kepentingan. Di sisi lain, ruang sipil untuk menyampaikan pendapat dinilai semakin sempit.
*3. Kebijakan Pembangunan Minim Partisipasi*
Proyek Strategis Nasional berjalan tanpa konsultasi publik yang memadai. Akibatnya terjadi penggusuran, kerusakan lingkungan, dan konflik agraria. Kopsindo meminta AMDAL dijalankan sungguh-sungguh dan ganti rugi untuk masyarakat terdampak diberikan secara adil.
*4. Layanan Publik Masih Jauh dari Layak*
Di bidang kesehatan dan pendidikan, disparitas antar daerah masih lebar. Antrian BPJS, kekurangan guru, dan mahalnya biaya kuliah menunjukkan negara belum hadir sepenuhnya. “Anggaran harus diprioritaskan untuk layanan dasar, bukan proyek mercusuar,” tegasnya.
Untuk itu, Kopsindo menyampaikan 4 tuntutan kepada Pemerintah:
1. *Buka data anggaran secara transparan* dan libatkan publik dalam pengawasan.
2. *Cabut atau tinjau ulang kebijakan* yang memberatkan rakyat kecil.
3. *Jamin kebebasan pers, mahasiswa, dan masyarakat sipil* untuk mengkritik tanpa kriminalisasi.
4. *Perkuat program padat karya* untuk menyerap pengangguran dan menekan kemiskinan.
“Kami bukan anti-pemerintah. Kami mengkritik karena peduli. Negara ini milik kita bersama. Jika pemerintah tidak mendengar kritikan kami, maka suara rakyat akan semakin keras di jalan dan di bilik suara,” tutup Rambun.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa mengawal pemerintahan agar tetap berada di rel konstitusi dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok.
