GATRAINDONESIA.COM JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta, Dendy, memimpin langsung aksi massa gabungan bersama HMI Jakarta untuk menggempur kantor PT Agrinas Pangan Nusantara dan Gedung Merah Putih KPK. Aksi ini merupakan respon keras terhadap dugaan skandal mega korupsi senilai Rp112 Triliun pada proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dalam pernyataannya, Dendy menegaskan bahwa proyek KDMP yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, kini justru menjelma menjadi alat penghisap (eksploitasi) oleh para kapitalis birokrat yang bergandeng militer.
1. Manipulasi Anggaran yang Sistematis
Dendy menyoroti selisih anggaran yang tidak masuk akal dalam realisasi fisik di lapangan.
”Negara menganggarkan Rp3 Miliar per unit desa, tapi faktanya di lapangan hanya senilai Rp1,6 Miliar. Ada Rp1,4 Miliar ‘uang haram’ yang menguap per desa. Jika dikalikan 80.000 titik, ini adalah perampokan sebesar Rp112 Triliun! Kami tidak akan membiarkan satu rupiah pun uang rakyat Marhaen dicuri oleh mafia proyek,” tegas Dendy di depan Gedung KPK.
2. Kritik Keras Terhadap “Dwifungsi” Gaya Baru
GMNI Jakarta secara spesifik mengecam keterlibatan unsur TNI dalam manajemen PT Agrinas dan pengadaan material bangunan. Dendy menilai hal ini sebagai langkah mundur demokrasi.
Melanggar UU TNI: Pelibatan militer dalam urusan bisnis sipil mencederai UU No. 34 Tahun 2004.
Intimidasi Ekonomi: Kehadiran militer di ranah agraria hanya akan menimbulkan rasa takut bagi rakyat desa dalam mengelola hak ekonominya sendiri.
Sikap GMNIdan HMI Jakarta: “TNI harus kembali ke barak! Jangan jadikan prajurit sebagai tameng atau vendor material untuk kepentingan segelintir elite korporasi,” tambah Dendy.
3. KPK Jangan Jadi “Macan Ompong”
Dendy juga melayangkan kritik pedas kepada pimpinan KPK yang dianggap ciut nyali dalam menghadapi aktor-aktor besar di balik PT Agrinas.
”Kami mencium aroma ketakutan di Gedung Merah Putih. KPK seolah lumpuh jika sudah berhadapan dengan kekuatan militer. Jika KPK tidak berani melakukan audit investigatif, maka legitimasi KPK di mata rakyat sudah habis!”
Tuntutan Utama DPD GMNI Jakarta:
1.Audit Total: Mendesak Kejagsaan Agung dan KPK membongkar selisih anggaran Rp112 Triliun proyek KDMP.
2.Mempercepat Logistik: Pecat Kepala PT Agrinas dan Kejaksaan dan KPM harus Periksa Kementerian Koperasi dan hentikan monopoli logistik yang merugikan rakyat.
3.Kedaulatan Produk Lokal: Stop impor kendaraan pick-up dan material luar negeri; gunakan hasil keringat industri nasional.
4.Demiliterisasi Desa: Tolak keterlibatan TNI dalam urusan agraria dan koperasi.
5.Kembalikan Marwah UUPA 1960: Berikan hak pengelolaan koperasi sepenuhnya kepada rakyat desa, bukan birokrat pusat dan Militer yang Feodalistik.
Dendy menutup orasinya dengan peringatan keras bahwa GMNI Jakarta akan terus mengeskalasi massa hingga tuntutan ini dipenuhi.
”Ini adalah perang melawan kapitalisme birokrat yang berbaju kedaulatan. Selama rakyat desa masih ditindas, GMNI dan HMI Jakarta tidak akan pernah pulang ke rumah!”
Jakarta, 13 Mei 2026
