Gatraindonesia.com Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026 – Pengurus Besar Forum Ulama dan Aktivis Islam (PB FORMULA) menegaskan komitmennya mengawal agenda keadilan sosial. Hal itu disampaikan Ketua Umum PB FORMULA, *Tuan Guru Drs. Dedi Hermanto*, saat menghadiri kegiatan *“Mudzakaroh Hukum Nasional dan Apresiasi Penegakan Hukum Sahabat Dhuafa dan Fakir Miskin yang Mencari Keadilan”* yang diselenggarakan Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.
Acara yang berlangsung di *Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta* pada Kamis, 2 Juli 2026, pukul 08.00 – 21.00 WIB ini menjadi forum strategis MUI sebagai otoritas moral umat dan mitra negara dalam memperkuat kemaslahatan publik.
*PB FORMULA Hadir Penuh di Acara Strategis MUI*
Kehadiran PB FORMULA dalam kegiatan ini diwakili langsung oleh Ketum *Tuan Guru Drs. Dedi Hermanto*, Ketua PP. WANITA FORMULA *Ibu Puteri Fajriah, S.T.*, dan Ketua PP. PEMUDA FORMULA *Dr. Chairul Hakim, S.E., M.M., MAIS*.
Tuan Guru Dedi menyampaikan apresiasi tinggi kepada MUI atas inisiatif Mudzakaroh ini. “Forum ini menjadi ruang penting untuk memperjuangkan keadilan bagi kaum dhuafa dan fakir miskin. Kami di PB FORMULA sangat mengapresiasi langkah MUI,” ujarnya.
Acara tersebut juga dihadiri unsur penegak hukum. Dari Kejaksaan Agung hadir *Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol*, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Sesjampidum). Dari KPK hadir *Aminudin*, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring. Sementara perwakilan Kepolisian Republik Indonesia berhalangan hadir.
*Kritik Tegas Ketum FORMULA: Anggaran Kecil, Hukum Tebang Pilih*
Dalam forum tersebut, Ketum PB FORMULA menyoroti alokasi Anggaran Bantuan Hukum tahun 2025 sebesar *sekitar Rp56,3 miliar* melalui APBN yang dikelola Kementerian Hukum dan HAM untuk OBH terverifikasi.
“*Anggaran tersebut sangat kecil sekali* dibandingkan luasnya wilayah Indonesia yang berkepulauan. Akses keadilan bagi masyarakat miskin masih sangat terbatas,” tegas Tuan Guru Dedi.
Lebih lanjut, Ketum PB FORMULA mengkritisi tajam praktik penegakan hukum. “*Penegakan hukum saat ini masih cenderung tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas.* Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Namun terhadap para politisi yang berkuasa, prosesnya terasa sangat lamban, tumpul, pembiaran, tebang pilih, bahkan cenderung dilindungi,” pungkasnya.
