banner 728x250

ALIA LAKSONO SOROTI PR BESAR E-VOTING: INFRASTRUKTUR & LITERASI DIGITAL BELUM MERATA

Avatar photo
banner 120x600
banner 468x60

Gatraindonesia.com Jakarta-  Wacana penerapan _electronic voting_ atau e-voting terus bergulir seiring perkembangan teknologi. Namun  Alia Laksono, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Golkar  menegaskan, modernisasi pemilu digital tidak bisa dipisahkan dari kesiapan infrastruktur dan kondisi riil masyarakat.

Hal itu disampaikan Alia Laksono saat menjadi narasumber dalam  Pengajian Ideologi Kebangsaan IV (PIK-IV) yang digelar DPD Partai Golkar DKI Jakarta, dengan tema “Pancasila dan Demokrasi di Era Digital: Menimbang Model Pemilu E-Voting”.

Acara bergengsi ini juga menghadirkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua Umum DPP  Idris Marham, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta  Ahmed Zaki Iskandar, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia, serta Pengamat Politik Adi Prayitno.

Tantangannya cukup banyak. Dasarnya adalah infrastruktur internet yang memang belum merata di seluruh Indonesia,” tegas Alia Laksono.

Alia Laksono, menyoroti bahwa ketimpangan digital bahkan masih terjadi di Jakarta Timur, wilayah ibu kota. Ia menemukan masih banyak keluarga yang hanya memiliki satu telepon genggam untuk dipakai bersama. Penggunaan smartphone pun masih terbatas pada aplikasi pesan instan seperti WhatsApp.

Masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan smartphone secara optimal. Penggunaan perangkat digital masih sebatas untuk kebutuhan dasar,” jelas Alia Laksono*.

Menurut  Alia Laksono, tantangan e-voting bukan hanya soal jaringan internet. Pemerataan kepemilikan gadget seperti smartphone, tablet, laptop, serta peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan lebih dulu.

Alia Laksono menilai e-voting adalah _long-term investment_. Mungkin bukan untuk Pemilu 2029, tapi persiapannya harus dicicil dari sekarang. Mulai dari pengesahan kerangka aturan, kajian mendalam, edukasi, hingga uji coba di sekolah.

Modernisasi demokrasi harus memastikan seluruh masyarakat punya kesempatan sama untuk berpartisipasi. Jangan sampai teknologi justru menciptakan kesenjangan baru dalam demokrasi kita,” pungkas Alia Laksono.

 

 

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *