gatraindonesia.com – Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (PB IKA BEM Nusantara) menyampaikan keprihatinan atas menguatnya praktik komunikasi politik yang dinilai semakin mengedepankan narasi personal dibandingkan argumentasi berbasis fakta dan data. Fenomena tersebut dinilai berpotensi menurunkan kualitas demokrasi sekaligus mengaburkan substansi persoalan yang sesungguhnya.Jakarta, 15 Juli 2026
Koordinator Divisi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) PB IKA BEM Nusantara, Hadi Rusmanto, S.E., menilai bahwa setiap kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian yang sah dalam sistem demokrasi. Namun, kritik tersebut harus disampaikan secara bertanggung jawab, didukung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menghormati proses hukum yang berlaku.
Menurut Hadi, polemik yang berkembang terkait dugaan persoalan tata kelola batu bara semestinya ditempatkan dalam konteks kronologi yang utuh dan tidak disederhanakan menjadi tudingan yang mengarah kepada individu tanpa dasar pembuktian yang jelas.
> “Dalam negara hukum, setiap dugaan harus diuji melalui mekanisme hukum, bukan melalui opini yang dibangun di ruang publik. Kritik tentu penting, tetapi harus berlandaskan data, bukan asumsi ataupun persepsi,” ujar Hadi dalam keterangannya di Jakarta.
PB IKA BEM Nusantara berpandangan bahwa setiap proses penegakan hukum harus tetap independen, profesional, dan bebas dari tekanan politik. Organisasi ini menyatakan dukungannya terhadap langkah aparat penegak hukum dalam mengusut setiap dugaan pelanggaran hukum di sektor energi, selama dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Lebih lanjut, Hadi mengingatkan bahwa perdebatan politik yang sehat tidak seharusnya diwarnai dengan serangan personal ataupun penggunaan istilah yang berpotensi merendahkan individu. Menurutnya, kualitas demokrasi justru akan meningkat apabila perbedaan pandangan disampaikan melalui argumentasi yang berbasis kebijakan, data, dan solusi.
“Bangsa ini membutuhkan ruang diskusi yang mencerdaskan masyarakat. Kritik hendaknya diarahkan pada kebijakan dan substansi persoalan, bukan pada upaya membangun persepsi negatif terhadap seseorang tanpa dasar hukum yang jelas,” katanya.
PB IKA BEM Nusantara juga mengajak seluruh elite politik untuk bersama-sama menjaga etika komunikasi publik. Sebagai tokoh yang memiliki pengaruh besar terhadap opini masyarakat, setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik diharapkan mampu menciptakan suasana yang kondusif, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, serta menghindarkan publik dari polarisasi yang tidak produktif.
Menurut organisasi tersebut, supremasi hukum hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak menghormati asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen tanpa intervensi maupun tekanan politik.
Di akhir pernyataannya, PB IKA BEM Nusantara mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan perbedaan pandangan sebagai bagian dari pendewasaan demokrasi. Kritik harus tetap hidup, namun disampaikan secara objektif, beretika, dan berorientasi pada kepentingan bangsa, sehingga tidak mengganggu stabilitas sektor strategis maupun kepercayaan publik terhadap proses hukum.
“Demokrasi akan semakin kuat apabila kritik dibangun di atas fakta, hukum ditegakkan tanpa kepentingan politik, dan ruang publik dipenuhi argumentasi yang mencerdaskan, bukan narasi yang memecah belah,” tutup Hadi Rusmanto.
