gatraindonesia.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Jakarta Selatan menyampaikan sikap resmi terkait rangkap jabatan yang dijalankan oleh Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Organisasi tersebut menilai kondisi tersebut perlu dievaluasi karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta memengaruhi independensi dalam pengambilan kebijakan di kedua institusi.
Sekretaris Umum DPC PERMAHI Jakarta Selatan, Yadon Hanubun, mengatakan bahwa setiap penyelenggara negara harus menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, rangkap jabatan pada dua posisi strategis berpotensi menimbulkan benturan kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas dalam menjalankan tugas dan kewenangan.
“Bagi kami, jabatan publik harus dijalankan secara profesional dan bebas dari potensi konflik kepentingan. Karena itu, kondisi ini patut dievaluasi demi menjaga integritas kelembagaan serta kepercayaan publik,” ujar Yadon.
Berdasarkan hasil kajian organisasi, DPC PERMAHI Jakarta Selatan menyampaikan lima tuntutan sebagai bentuk sikap organisasi.
Pertama, meminta pejabat yang menjabat sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia sekaligus Wakil Menteri Pertahanan untuk melepaskan salah satu jabatannya guna menjaga independensi dan profesionalisme kedua institusi.
Kedua, mendesak Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Sekretariat Negara untuk melakukan evaluasi terhadap rangkap jabatan tersebut apabila dinilai tidak sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, etika penyelenggara negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketiga, meminta adanya transparansi terhadap seluruh kebijakan dan keputusan yang diambil selama pejabat tersebut menduduki kedua jabatan. Menurut PERMAHI Jakarta Selatan, keterbukaan informasi kepada publik penting untuk memastikan setiap kebijakan disusun secara objektif, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan.
Keempat, meminta Ombudsman Republik Indonesia melakukan penelaahan sesuai kewenangannya apabila terdapat indikasi maladministrasi dalam pelaksanaan kedua jabatan tersebut. Organisasi itu menilai pengawasan oleh lembaga independen merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan tata kelola kelembagaan.
Kelima, DPC PERMAHI Jakarta Selatan menyatakan mosi tidak percaya terhadap praktik rangkap jabatan tersebut sebagai bentuk sikap organisasi. Menurut mereka, kepemimpinan pejabat publik seharusnya mencerminkan integritas, profesionalisme, akuntabilitas, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip negara hukum.
Yadon Hanubun menegaskan bahwa penyampaian sikap tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang dijalankan mahasiswa sebagai elemen masyarakat sipil. Ia menilai partisipasi publik, termasuk dari kalangan mahasiswa, memiliki peran penting dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
